JAKARTA, KOMPAS.com - Mekanisme pembiayaan Kartu Jakarta Sehat masih menyisakan pertanyaan. Sebagian pihak mengkhawatirkan Pemerintah Provinsi DKI kerepotan menutup klaim rumah sakit. Sementara itu, sistem klaim program layanan sebelumnya menghambat operasional rumah sakit.
”Selama tahun 2012, utang Pemprov DKI untuk biaya pelayanan kesehatan warga di RSUD Pasar Rebo mencapai Rp 5,5 miliar. Padahal sebagai badan layanan umum (BLU), kami sangat membutuhkan dana segar untuk membiayai pelayanan kesehatan di rumah sakit,” tutur Deddy Suryadi dari Humas RSUD Pasar Rebo, Senin (12/11/12), di Jakarta.
Dia meminta agar pola klaim rumah sakit meniru sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari Kementerian Kesehatan. Sistem klaim Jamkesmas cukup terkontrol lewat jaringan internet yang saling terhubung. Setiap pengeluaran rumah sakit dapat dilaporkan segera. Setiap sebulan sekali klaim yang diajukan rumah sakit pun dapat langsung dicairkan.
Agar persoalan klaim tidak terulang, dia meminta ada sinergi Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan program pelayanan kesehatan yang sudah ada. Program yang dimaksud adalah warga yang menggunakan kartu Keluarga Miskin (Gakin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sinergi program ini penting artinya agar klaim pembiayaan kesehatan bisa dicairkan setiap sebulan sekali.
Direktur Utama RS Cipto Mangunkusumo Akmal Taher menyambut baik peluncuran KJS dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, kartu ini membantu pihak rumah sakit memverifikasi pasien sehingga mempercepat proses pelayanan.
Jamin tidak masalah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin tidak akan ada masalah dengan program KJS. Mengenai klaim rumah sakit yang belum terbayar, Pemprov DKI segera melunasinya. Dia memastikan peserta program Jamkesda akan menjadi peserta KJS. ”Sementara ini masih transisi, berikutnya segera ada perbaikan pendataan,” katanya.
Menurut Jokowi, program ini diperkirakan dapat menjangkau 4,5 juta warga DKI yang belum memiliki proteksi kesehatan.
”Kami bisa bantu sampai pengobatan kemoterapi. Namun, kami tidak menanggung biaya warga yang ingin membeli alat bantu pendengaran dan kacamata,” katanya.
Dalam rangka sosialisasi kepada warga, kemarin Jokowi membagikan langsung KJS kepada warga. Pembagian dilakukan di Marunda (Jakarta Utara), Tanah Tinggi (Jakarta Pusat), serta Bukit Duri dan Manggarai (Jakarta Selatan). Jokowi mendatangi rumah warga secara acak kemudian mengajak dialog sebentar.
Di Marunda, Jokowi menjelaskan cara menggunakan kartu tersebut. ”Bapak, Ibu, bisa bawa kartu ini ke puskesmas. Kalau sakitnya parah, bawa ke rumah sakit. Jika tak dilayani dengan baik, sampaikan nanti akan dilaporkan ke Gubernur,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, KJS memuat riwayat kesehatan pemegangnya. Selain itu, kartu juga merekam sistem pembayaran yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dengan demikian, pengawasannya lebih mudah.
Sebanyak 985 KJS telah dibagikan kepada warga Kelurahan Marunda dan Kelurahan Pademangan Timur. Namun, sejumlah warga mengaku belum tahu prosedur mendapatkan kartu itu.
”Sudah dengar, tapi belum tahu ke mana mengurusnya. Ini juga sedang mengurus surat keterangan tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit,” kata Masdiyah (20), warga Marunda.
KJS digulirkan tahun ini menggunakan sisa anggaran tahun 2012 senilai Rp 800 miliar. Adapun tahun 2013, dana program KJS disediakan sekitar Rp 1 triliun. ”Kartu Jakarta Sehat ini intinya melanjutkan program JPK/Gakin yang sudah berjalan, hanya nama dan mekanismenya saja yang berbeda,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali.
Ashraf menambahkan, ada tambahan dana Rp 300 miliar dari APBD Perubahan untuk membayar tunggakan tagihan ke rumah sakit. Jadi, total biaya untuk KJS mencapai Rp 1,1 triliun untuk tahun 2012.
Dana itu untuk biaya pengobatan warga DKI Jakarta yang rentan dan tidak mampu. Sebanyak 3.000 kartu sudah didistribusikan kepada warga pada tahap pertama. Tahun 2013, sasaran KJS 4,7 juta orang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar