VIVAnews - Ini soal kasus Hambalang. Sebuah proyek untuk mendirikan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) yang berlokasi di Bogor Jawa Barat. Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam proyek ini. Dari nilai proyek Rp2,5 triliun, negara diperkirakan rugi Rp243,6 miliar.
Hasil audit itu dilansir kemarin dan hari ini Kamis 1 November 2012, sejumlah nama yang disebut dalam audit itu memberi penjelasan. Tanggapan atas audit itu juga datang dari petinggi Partai Demokrat, partai yang sejumlah politisinya disebut dalam audit ini.
Kerugian negara dalam proyek ini, kata Kepala BPK, Hadi Purnomo, bersumber dari sejumlah hal. Pertama, pembayaran uang muka. Besarnya Rp189,450 miliar. Uang muka itu hanya dikembalikan Rp73,520 miliar saat pembayaran termin I pada tahun 2010 dan 2011. Sehingga, negara menanggung kerugian sebesar Rp116,930 miliar.
Kedua, kerugian juga berasal dari kelebihan pembayaran harga pada pelaksanaan konstruksi. Besarnya Rp126,734 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran mekanikal elektrikal (ME) Rp75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp51,1 miliar.
Kedua, kerugian juga berasal dari kelebihan pembayaran harga pada pelaksanaan konstruksi. Besarnya Rp126,734 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran mekanikal elektrikal (ME) Rp75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp51,1 miliar.
Jadi total kerugian negara sebesar Rp243,6 miliar.
"Indikasi kerugian negara ini ditemukan dengan cara membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Kemenpora dengan nilai pekerjaan sebenarnya yang dikerjakan oleh sub kontraktor yang dihitung secara uji petik," kata Hadi Purnomo, ketika mengumumkan hasil audit ini di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012.
Hasil audit investigasi ini kemudian diserahkan ke DPR. Sebab audit ini dilakukan atas permintaan dewan itu melalui surat tertanggal 16 Desember 2011. Hadi mengatakan, BPK memulai pemeriksaan pada 27 Februari 2012. Pemeriksaan ini didasarkan pada metodologi pemeriksaan audit investigasi.
Hasil audit ini, katanya, merupakan audit tahap pertama dan dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. "Berkali-kali kami tegaskan bahwa tidak ada intervensi, semua berjalan biasa," kata Hadi.
Hasil audit ini, katanya, merupakan audit tahap pertama dan dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. "Berkali-kali kami tegaskan bahwa tidak ada intervensi, semua berjalan biasa," kata Hadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar